Ketika Izin Sawit Berhadapan dengan Hutan Adat: Apa Langkah Hukum Masyarakat?

Posted by Admin MYP | Ketika Izin Sawit Berhadapan dengan Hutan Adat: Apa Langkah Hukum Masyarakat? Ketika Izin Sawit Berhadapan dengan Hutan Adat: Apa Langkah Hukum Masyarakat? Langkah-Langkah Hukum yang…

Continue ReadingKetika Izin Sawit Berhadapan dengan Hutan Adat: Apa Langkah Hukum Masyarakat?

Hak Asuh Anak Jatuh ke Suami Karena Tidak Hadir di Sidang? Ini Langkah Hukum yang Dapat Diambil

Posted by Admin MYP | Hak Asuh Anak Jatuh ke Suami Karena Tidak Hadir di Sidang? Ini Langkah Hukum yang Dapat Diambil Hak Asuh Anak Jatuh ke Suami Karena Tidak…

Continue ReadingHak Asuh Anak Jatuh ke Suami Karena Tidak Hadir di Sidang? Ini Langkah Hukum yang Dapat Diambil

Apakah Bisa Mengajukan Cerai di Pengadilan Agama Sebelum 6 Bulan?, “BISA”, ini Penjelasannya

Posted by Admin MYP | Apakah Bisa Mengajukan Cerai di Pengadilan Agama Sebelum 6 Bulan?, "BISA", ini Penjelasannya Apakah Bisa Mengajukan Cerai di Pengadilan Agama Sebelum 6 Bulan?, "BISA", ini…

Continue ReadingApakah Bisa Mengajukan Cerai di Pengadilan Agama Sebelum 6 Bulan?, “BISA”, ini Penjelasannya

Perceraian dengan Alasan Perselingkuhan: Mungkinkah Mengajukan Cerai Tanpa Masa Tunggu 6 Bulan?

Posted by Admin MYP | Perceraian dengan Alasan Perselingkuhan: Mungkinkah Mengajukan Cerai Tanpa Masa Tunggu 6 Bulan? Perceraian dengan Alasan Perselingkuhan: Mungkinkah Mengajukan Cerai Tanpa Masa Tunggu 6 Bulan? Abstrak:…

Continue ReadingPerceraian dengan Alasan Perselingkuhan: Mungkinkah Mengajukan Cerai Tanpa Masa Tunggu 6 Bulan?

Pertanggungjawaban Hukum atas Kebocoran Data Nasabah: Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Tabungan Negara (BTN)

Posted by Admin MYP | Pertanggungjawaban Hukum atas Kebocoran Data Nasabah: Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) Pertanggungjawaban Hukum atas Kebocoran Data Nasabah: Studi Kasus Kebocoran Data…

Continue ReadingPertanggungjawaban Hukum atas Kebocoran Data Nasabah: Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Tabungan Negara (BTN)

Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Terhadap Kebijakan Pengaturan Tortoar dan Pedagang Kaki Lima

Posted by Admin MYP | Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Terhadap Kebijakan Pengaturan Tortoar dan Pedagang Kaki Lima Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun…

Continue ReadingImplementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Terhadap Kebijakan Pengaturan Tortoar dan Pedagang Kaki Lima

Upaya Hukum Pencegahan Atas Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap Di Indonesia

Posted by Admin MYP | Upaya Hukum Pencegahan Atas Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap Di Indonesia Upaya Hukum Pencegahan Atas Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap Di Indonesia Assytha…

Continue ReadingUpaya Hukum Pencegahan Atas Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap Di Indonesia

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Skincare Overclaim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Posted by Admin MYP | Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Skincare Overclaim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen   PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK SKINCARE OVERCLAIM BERDASARKAN…

Continue ReadingPerlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Skincare Overclaim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pentingnya Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas

Posted by Admin MYP | Pentingnya Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas PENTINGNYA PARTISIPASI POLITIK GENERASI MUDA DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERKUALITAS Assytha Salsabila PENDAHULUAN Generasi muda…

Continue ReadingPentingnya Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas

Implementasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 6 Tahun 2009 Mengenai Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia

Posted by Admin MYP |Implementasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 6 Tahun 2009 Mengenai Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 6 TAHUN 2009 MENGENAI ABORSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN…

Continue ReadingImplementasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 6 Tahun 2009 Mengenai Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia