Posted by Admin MYP | Penganiayaan yang Dilakukan oleh Owner Perusahaan Terhadap Karyawan

Penganiayaan yang Dilakukan oleh Owner Perusahaan Terhadap Karyawan

Penganiayaan, baik secara fisik maupun mental, adalah tindakan yang sangat merugikan bagi korban dan dapat menimbulkan dampak jangka panjang. Ketika penganiayaan terjadi dalam konteks hubungan kerja, terutama yang melibatkan seorang owner atau pemilik perusahaan terhadap karyawan, maka hal ini akan melibatkan aspek hukum yang sangat penting. Dari sudut pandang hukum, penganiayaan semacam ini tidak hanya merusak hubungan profesional, tetapi juga bisa berimplikasi pada sanksi hukum yang serius bagi pelaku, meskipun dia adalah pemilik perusahaan.

BACA JUGA : Hibah kepada Orang Tua: Apakah Dapat Dianggap sebagai Utang?

Pengertian Penganiayaan dalam Hukum

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menganiaya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Penganiayaan dalam pasal ini merujuk pada tindakan fisik yang menyebabkan cedera atau rasa sakit kepada orang lain. Namun, penganiayaan juga bisa berupa kekerasan psikis, yang mencakup intimidasi, penghinaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat seseorang, meskipun tidak selalu terlihat secara fisik.

Penganiayaan oleh Owner terhadap Karyawan

Ketika penganiayaan dilakukan oleh seorang owner terhadap karyawan, ini menambah dimensi yang lebih kompleks. Hubungan kerja antara pemilik perusahaan dan karyawan diatur dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak karyawan dari perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif. Perlakuan yang kasar atau penganiayaan terhadap karyawan tidak hanya bertentangan dengan norma sosial, tetapi juga melanggar hak-hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memuat aturan mengenai perlindungan hak asasi manusia di tempat kerja.

Jika pemilik perusahaan melakukan penganiayaan terhadap karyawan, baik berupa kekerasan fisik maupun psikologis, tindakan ini bisa digolongkan sebagai perbuatan pidana. Misalnya, pemilik yang memukul atau menendang karyawan, atau bahkan melakukan penghinaan yang melukai harga diri karyawan, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP.

Aspek Hukum dalam Kasus Penganiayaan oleh Owner

1. Aspek Pidana Pemilik perusahaan yang melakukan penganiayaan terhadap karyawan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, terutama Pasal 351. Penganiayaan fisik akan dapat dikenakan ancaman pidana penjara. Jika penganiayaan itu menyebabkan cedera berat atau bahkan kematian, maka sanksinya bisa lebih berat, seperti yang diatur dalam Pasal 353 dan Pasal 359 KUHP.
2. Aspek Ketenagakerjaan Selain aspek pidana, penganiayaan oleh pemilik perusahaan juga dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Karyawan yang mengalami kekerasan atau perlakuan buruk dari atasan mereka memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti Dinas Tenaga Kerja atau lembaga bantuan hukum yang menangani masalah ketenagakerjaan.
3. Penyelesaian di Pengadilan Korban penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan bisa mengajukan gugatan di pengadilan. Dalam hal ini, ada dua jalur yang dapat ditempuh:
   • Gugatan Pidana: Melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan proses hukum akan berlangsung di pengadilan pidana.
   • Gugatan Perdata: Karyawan dapat menggugat pemilik perusahaan atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat penganiayaan tersebut, termasuk kerugian fisik dan psikologis.

Hak Karyawan dalam Menghadapi Penganiayaan

Karyawan yang menjadi korban penganiayaan oleh pemilik perusahaan berhak untuk melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwenang. Di sisi lain, perusahaan wajib melindungi karyawan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, karyawan juga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum, yang meliputi hak atas keselamatan dan keamanan diri di tempat kerja.

Peran Serikat Pekerja

Serikat pekerja atau serikat buruh juga memainkan peran penting dalam memberikan dukungan kepada karyawan yang menjadi korban penganiayaan. Mereka dapat membantu dalam proses mediasi, memberikan nasihat hukum, atau mendampingi dalam melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. Serikat pekerja bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak karyawan dihormati dan dilindungi dengan baik.

Kesimpulan

Penganiayaan oleh pemilik perusahaan terhadap karyawan bukan hanya masalah etika atau moral, tetapi juga melibatkan aspek hukum yang serius. Dari segi hukum pidana, tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan dalam ranah ketenagakerjaan, perusahaan memiliki kewajiban untuk melindungi hak dan keselamatan karyawannya. Oleh karena itu, penting bagi karyawan yang mengalami penganiayaan untuk mengetahui hak-haknya dan mengambil langkah hukum yang tepat agar mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak.

BACA JUGA : Bisakah Istri Siri Mengajukan Cerai? Begini Penjelasannya