Posted by Admin MYP | Apakah Pernikahan yang Dilakukan Secara Terpaksa dan Disertai Ancaman Bisa Dipidana?

Apakah Pernikahan yang Dilakukan Secara Terpaksa dan Disertai Ancaman Bisa Dipidana?

Pernikahan idealnya dilandasi oleh rasa cinta, kehendak bebas, dan persetujuan sukarela dari kedua belah pihak. Namun, realitanya tidak selalu demikian. Di Indonesia sendiri, masih ditemukan praktik pernikahan yang dilakukan secara paksa, bahkan disertai ancaman.

BACA JUGA : Apa Saja Hak dan Kewajiban Seorang Terdakwa dalam Persidangan

1. Prinsip Sukarela dalam Pernikahan

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Dengan kata lain, jika salah satu pihak tidak memberikan persetujuan secara sukarela, maka pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah secara hukum.

2. Pidana atas Pemaksaan Perkawinan

Tindakan memaksa seseorang untuk menikah, apalagi disertai dengan ancaman, dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat dalam beberapa Pasal, antara lain:

• Pasal 328 KUHP tentang penculikan.
• Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan disertai ancaman kekerasan.
• Pasal 29 UU TPKS (UU Nomor 12 Tahun 2022) secara khusus mengatur bahwa: “Setiap orang yang memaksa seseorang untuk menikah dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, dapat dikenakan pidana”.

Pasal ini memberikan perlindungan hukum terhadap korban kawin paksa, sekaligus menegaskan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk kekerasan berbasis gender.

3. Perlindungan Korban dan Upaya Hukum

Korban pernikahan paksa dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri, tergantung pada agama masing-masing pihak. Selain itu, korban juga bisa melapor ke aparat penegak hukum agar pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

Kesimpulan dalam pernikahan yang dilakukan secara terpaksa dan disertai ancaman merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Selain dapat dianggap tidak sah, pelaku yang memaksa atau mengancam korban untuk menikah dapat dijerat pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan UU TPKS. Negara hadir untuk melindungi hak asasi setiap warga negara, termasuk hak untuk menikah secara bebas tanpa paksaan.

BACA JUGA : Bagaimana Mekanisme, Aturan dan Faktor Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian di Indonesia

Referansi:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.