Posted by Admin MYP | Artikel Kajian Hukum atas Tindak Pidana Penganiayaan di Indonesia

Artikel Kajian Hukum atas Tindak Pidana Penganiayaan di Indonesia

A. Pendahuluan
Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di Indonesia. Penganiayaan dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, dan dalam beberapa kasus, hal ini dapat berkembang menjadi pengeroyokan. Dalam hukum pidana Indonesia, pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kasus penganiayaan sering kali menimbulkan dampak yang serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur dan menangani kasus penganiayaan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan, sanksi hukum yang dikenakan, serta analisis kasus nyata guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

BACA JUGA : Potensi Pidana Melakukan Nikah Siri Tanpa Izin Istri Sah

B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan
Berdasarkan Pasal 170 KUHP, pengeroyokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih di muka umum. Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pengeroyokan, harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Dilakukan di muka umum
   • Tindak kekerasan harus terjadi di tempat yang dapat dilihat atau diakses oleh masyarakat umum.
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih
   • Tindakan ini memerlukan partisipasi lebih dari satu pelaku, sehingga melibatkan unsur kebersamaan dalam melakukan tindak kekerasan.
3. Menimbulkan kekerasan terhadap orang lain
   • Kekerasan yang dilakukan dapat berupa tindakan fisik yang mengakibatkan cedera, rasa sakit, atau bahkan kematian.

C. Sanksi Hukum terhadap Pengeroyokan
Berdasarkan Pasal 170 KUHP, sanksi hukum bagi pelaku pengeroyokan bergantung pada akibat yang ditimbulkan:

• Jika korban mengalami luka ringan, pelaku diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
• Jika korban mengalami luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun.
• Jika korban meninggal dunia, pelaku diancam dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun.

D. Analisis Kasus Pengeroyokan
Dalam kasus pengeroyokan, pengadilan sering kali menghadapi tantangan dalam membuktikan siapa yang melakukan tindakan kekerasan secara langsung. Hal ini menuntut adanya bukti yang kuat, seperti rekaman CCTV, saksi mata, atau laporan medis korban.

Sebagai contoh, dalam kasus pengeroyokan yang terjadi di Jakarta pada tahun 2022, pengadilan menghadapi kesulitan dalam menentukan siapa pelaku utama. Keputusan akhirnya diambil berdasarkan kombinasi rekaman video dan keterangan saksi yang memperjelas peran masing-masing pelaku dalam insiden tersebut.

E. Statistik Tindak Pidana Penganiayaan di Provinsi Banten (2020–2022)
Dalam tiga tahun terakhir, tingkat tindak pidana pengeroyokan di Provinsi Banten mengalami penurunan yang signifikan:

• Tahun 2020: 4,25 kasus per 1.000 penduduk
• Tahun 2021: 2,07 kasus per 1.000 penduduk
• Tahun 2022: 1,47 kasus per 1.000 penduduk
  Penurunan ini menunjukkan efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pemerintah daerah, serta kesadaran masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan.

F. Statistik Tindak Pidana Penganiayaan di Indonesia (2020–2022)
Di tingkat nasional, tren tindak pidana penganiayaan menunjukkan fluktuasi:

• Tahun 2020: 3,24 kasus per 1.000 penduduk
• Tahun 2021: 3,71 kasus per 1.000 penduduk
• Tahun 2022: 3,55 kasus per 1.000 penduduk
  Meskipun ada upaya penegakan hukum, data ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pencegahan tindak penganiayaan masih cukup besar.

G. Teori Kriminologi dalam Tindak Pidana Penganiayaan
Beberapa teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis faktor penyebab tindak pidana penganiayaan:

1. Teori Asosiasi Diferensial (Edwin Sutherland)
   • Menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Jika seseorang sering bergaul dengan individu yang mendukung kekerasan, ia lebih mungkin melakukan penganiayaan.
2. Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi)
   • Menjelaskan bahwa individu melakukan kejahatan karena lemahnya ikatan sosial dengan masyarakat (keluarga, sekolah, pekerjaan).
3. Teori Ketegangan (Robert Merton & Agnew)
   • Mengatakan bahwa individu melakukan kejahatan karena tekanan akibat ketidakseimbangan antara tujuan sosial (misalnya, sukses ekonomi) dan keterbatasan akses untuk mencapainya.
4. Teori Labeling (Howard Becker)
   • Seseorang yang telah dicap sebagai “kriminal” lebih mungkin melanjutkan perilaku menyimpang akibat stigma sosial.
5. Teori Psikodinamis (Sigmund Freud)
   • Mengaitkan kejahatan dengan konflik internal individu, terutama dorongan agresif yang tidak terkendali akibat trauma masa kecil atau gangguan psikologis.
6. Teori Konflik (Karl Marx)
   • Menjelaskan bahwa kejahatan terjadi akibat ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana penganiayaan bisa menjadi bentuk dominasi kelompok kuat terhadap yang lebih lemah.
7. Teori Lingkungan (Broken Windows Theory – Wilson & Kelling)
   • Kriminalitas lebih sering terjadi di lingkungan yang tidak tertata dan kurang pengawasan. Jika penganiayaan dibiarkan tanpa hukuman tegas, masyarakat bisa menjadi lebih permisif terhadap kekerasan.

BACA JUGA : Apakah Memviralkan Orang Lain Di Media Sosial Dapat dikenakan Pasal Pencemaran Nama Baik?

H. Kesimpulan
Analisis terhadap tindak pidana pengeroyokan di Indonesia menunjukkan bahwa tren di tingkat provinsi dan nasional memiliki pola yang berbeda.

• Di Provinsi Banten, angka pengeroyokan mengalami penurunan signifikan dari 4,25 kasus per 1.000 penduduk pada tahun 2020 menjadi 1,47 kasus per 1.000 penduduk pada tahun 2022.
• Di tingkat nasional, angka penganiayaan mengalami fluktuasi, menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum masih perlu diperkuat untuk mencapai hasil yang lebih konsisten.
  Penerapan hukum pidana terhadap kasus pengeroyokan masih menghadapi tantangan dalam pembuktian dan penegakan hukum. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam mencegah dan mengurangi tindak kekerasan di Indonesia.

Daftar Pustaka

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
• Anwar, Y. (2018). Hukum Pidana: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
• Setiawan, D. (2020). Analisis Kasus Pengeroyokan di Indonesia. Bandung: CV Mandiri.
• Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. (2020). Kriminologi. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
• Badan Pusat Statistik (BPS) – Susenas 2021, 2022, dan 2023.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tindak pidana penganiayaan serta penerapan hukumnya di Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, diharapkan angka tindak kekerasan dapat terus menurun demi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan kondusif.