Pengacara Tangerang Banten – MOHAMAD YUSUP & PARTNERS LAW FIRM (MYP Law Firm) adalah firma hukum Indonesia yang menyediakan berbagai layanan hukum untuk memenuhi kebutuhan klien. bekerja berdasarkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien.

Law Firm ini memberikan pelayanan jasa bantuan hukum baik untuk pribadi (Privat), Korporasi (corporatte) dan pemerintah (goverment) kami dapat memberikan pelayanan jasa bantuan hukum pada wilayah litigasi di setiap tingkat peradilan umum baik keperdataan (civil) maupun kepidanaan (criminal), maupun diluar peradilan (non litigasi) berupa jasa konsultasi, nasehat dan opini hukum, serta negosiasi.

kami menangani beberapa Kasus Hukum yang mencangkup Pidana, Perdata, PHI, PTUN serta Tipikor, yang secara detail antara lain sebagai berikut :

  • Kasus Perceraian
  • Kasus Narkoba
  • Kasus Sengketa Tanah
  • Kasus Corporate Legal
  • Kasus Arbiterase
  • Kasus Perbankan
  • Kasus Kepailitan
  • Kasus Gono Gini
  • Kasus Properti dan Konstruksi
  • Kasus Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
  • Kasus Ketenagakerjaan
  • Kasus Merger dan Akuisisi
  • Kasus Perpajakan
  • Kasus Penipuan & Penggelapan
  • Kasus Pencemaran Nama Baik & Penghinaan
  • Kasus Penganiayaan & Pemukulan
  • Kasus Pemerasan & Pengancaman
  • Kasus Perselingkuhan
  • Kasus Tindak Pidana Pencabulan
  • Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
  • Kasus Perusakan Barang
  • Kasus Kecelakaan Lalulintas
  • Kasus Perjudian
  • Kasus Pemalsuan Dokumen
  • Kasus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
  • Kasus Gugatan Wanprestasi
  • Kasus Hutang Piutang
  • Kasus Sewa Menyewa
  • Kasus Sengketa Jual Beli atau kepemilikan Tanah & Bangunan / Rumah
  • Kasus Sengketa Pembelian Apartemen
  • Kasus Sengketa Tanah Warisan
  • Kasus Pembebasan Tanah
  • Gugatan Perceraian & Talak di Pengadilan Agama
  • Gugat Cerai bagi Non Muslim di Pengadilan Negeri
  • Gugat Perceraian bagi PNS, TNI, POLRI dan Pegawai BUMN Lainnya
  • Gugat Pemenuhan Nafkah bagi Isteri
  • Gugat Pembagian Harta Bersama (Gono-gini)
  • Gugat Penguasaan & Pengasuhan Anak
  • Pengesahan Nikah Siri
  • Pengesahan Poligami
  • Perkawinan Indonesia – Asing
  • Dispensasi Perkawinan
  • Pembatalan Perkawinan
  • Pengesahan & Sengketa Asal Usul Anak
  • Pengakuan Anak di Luar Nikah
  • Pengangkatan Anak (Adopsi)
  • Pembagian Warisan sesuai hukum
  • Sengketa Tanah Warisan
  • Pengurusan Surat Wasiat (Testament)
  • Pembetulan Akta Kelahiran

kami beroperasi di semua wilayah Indonesia, antara lain mencangkup wilayah kerja sebagai berikut :

Pengacara & Konsultan Hukum di Serang Banten, Tangerang Banten, Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Pandeglang Banten, Cilegon Banten, Anyer Banten, Merak Banten, Lebak Banten dan Rangkas Bitung Banten.

Pengacara Serang Banten – Perbedaan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum

Posted by Admin MYP - Perbedaan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan para praktisi hukum masih bingung tentang Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, kerap kali ditemukan dalam suatu gugatan…

Continue ReadingPengacara Serang Banten – Perbedaan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum

Pengacara Banten Jakarta – WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN

Posted by Admin MYP - Wanprestasi Dalam Perjanjian WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN A.        Pengertian Wanprestasi: Wanprestasi dalam perjanjian adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena…

Continue ReadingPengacara Banten Jakarta – WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN

Pegacara Serang Banten – ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 242 K/PDT.SUS/2008

Posted by Admin MYP - Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 242K/Pdt.Sus/2008 - MYP Firm ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 242K/PDT.SUS/2008 Oleh: Faiq Tobroni, S.H. LATAR BELAKANG MASALAH MS adalah seorang korban kecelakaan kerja…

Continue ReadingPegacara Serang Banten – ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 242 K/PDT.SUS/2008

PENERAPAN PRINSIP EQUAL BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI KEADILAN ARISTOTELES

Posted by Admin MYP - Prinsip Equal Before The Law Dalam Hukum Pidana Indonesia - MYP Firm PENERAPAN PRINSIP EQUAL BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DITINJAU DARI…

Continue ReadingPENERAPAN PRINSIP EQUAL BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI KEADILAN ARISTOTELES

Pengacara Tanggerang Banten – Dapatkah Menggugat Cerai apabila Penggugat Diluar negeri ?

Posted by Admin MYP | MYP Law Firm - Dapatkah Menggugat Cerai apabila Penggugat Diluar negeri ? Dapatkah menggugat Cerai apabila Penggugat diluar negeri ? Pada Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974…

Continue ReadingPengacara Tanggerang Banten – Dapatkah Menggugat Cerai apabila Penggugat Diluar negeri ?

Pengacara Serang Banten – Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak harus dipenjara namun direhabilitasi

Posted by Admin MYP - Pecandu / korban narkotika Tidak Harus Dipenjara namun direhabilitasi Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika Tidak Harus Dipenjara namun direhabilitasi Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah “orang sakit” yang…

Continue ReadingPengacara Serang Banten – Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak harus dipenjara namun direhabilitasi

Pengacara Serang Banten – ANALISIS KASUS PERJANJIAN SINDIKASI

Posted by Admin MYP | Pengacara Serang Banten - ANALISIS KASUS PERJANJIAN SINDIKASI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS GADJAH MADA FAKULTAS HUKUM   ANALISIS KASUS PERJANJIAN SINDIKASI Penulisan Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas…

Continue ReadingPengacara Serang Banten – ANALISIS KASUS PERJANJIAN SINDIKASI

Analisis yuridis peran lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa pasar modal di indonesia

Posted by Admin MYP - Analisis Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Indonesia ANALISIS YURIDIS PERAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL DI INDONESIA disusun Oleh Mohamad Yusup,SH.,LL.M. BAB I PENDAHULUAN…

Continue ReadingAnalisis yuridis peran lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa pasar modal di indonesia